BEM UNUSIA : Laksanakan Aksi Masa bertajub “Kemunduran Demokrasi Merusak Penyelenggaran Pemilu”

Aksi BEM Unusia “Politik Dinasti Merusak Penyelenggaraan Pemilu”.

 

Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (BEM UNUSIA), menggelar Aksi Masa bertajub “Kemunduran Demokrasi Merusak Penyelenggaran Pemilu”. Di depan patung kuda, Monas – Jakarta Pusat.(14/12/23)

Sejumlah tuntutan beragam di bawakan dalam Press Release, namun yang di soroti lebih, dalam aksi ini. Adalah soal hilang nya integritas penyelenggaraan pemilu, karena dirusak oleh kepentingan para elite politik.

Dilansir dari beberapa berita nasional, selama satu pekan terakhir ketua Bawaslu RI terbukti melanggar kode etik oleh DKPP “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”. hal itu kemudian menjadi salah satu faktor tuntutan besar dalam aksi ini, yang harapan nya elite politik dapat bertindak lebih bijak, tanpa harus mengorbankan esensi dari Demokrasi.

Ketua BEM Unusia “Aldi Hidayat” menyebutkan dalam orasi nya, “Praktik dinasti politik saat ini, tentu akan memberikan konsekuensi berupa rusaknya sendi-sendi demokrasi akan sangat mengganggu efektivitas berjalannya pemerintahan dalam mewujudkan good governance. pada prinsipnya, dinasti politik cenderung membangun sebuah konstruksi yang melindungi anggota keluarganya dari kontrol eksternal, mempersempit akuntabilitas, dan memfasilitiasinya perilaku koruptif. Yang dalam penalaran wajar, akan meningkatkan praktik nepotisme dan patronase pada lingkaran setan tersebut. Apalagi, aktor utama nya adalah presiden sebagai kepala negara.

Dalam tulisan pada spanduk yang terpampang bertuliskan “Atur ajalah, kalian kan penguasa”. Menjadi kritik terhadap budaya kekuasaan yang masih koruptif, semena-mena dalam mengambil kebijakan, hingga dirusaknya beberapa institusi Lembaga negara. Sehingga kedaulatan rakyat tidak di utamakan. Ujar “Rian” sebagai korlap aksi.

Oleh karenanya Gerakan ini sebagai awal dari sebuah perjuangan dalam mempertahankan Demokrasi, harapan nya seluruh elemen Masyarakat dapat bahu-membahu memantau dan mengkritisi proses penyelenggaraan pemilu 2024.

Riki Pratama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *