Oleh : Rabi’atul Adawiyah, Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda Palembang (Himpal).
Sebentar lagi masa perkuliahan untuk mahasiswa baru akan di mulai, ada yang masuk jalur tanpa tes, jalur tes, maupun jalir mandiri. Polemik yang terjadi secara nasional ini sudah merambah ke berbagai sektor yaitu polemik tentang kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
UKT yang naik harus menjadi tanggung jawab semua sektor pemerintahan terkhusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemendikbud Ristek Dikti) dan Presiden Joko Widodo.
UKT menjadi barang mewah di masa sekarang, tergolong dalam kebutuhan tersier. Pendidikan yang manjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa menjadi hal yang mahal. Apakah pemerintah menginginkan masyarakat tetap menjadi bodoh ?
Teringat pada masa kolonial Belanda, masyarakat dilarang untuk sekolah agar tidak menimbulkan kegaduhan atas kepintaran yang dimiliki masyarakat setelah sekolah. Terbukti di zaman Jepang, disaat Indonesia mulai diperbolehkan sekolah maka Indonesia mampu memberontak dan berniat untuk merdeka.
Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka pemerintah harus siap memperbaiki sistem pendidikan secara kuantitas maupun kualitas dan memberikan kesempatan pada siapapun untuk melanjutkan pendidikan serta menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.
Ini adalah salah satu protes keras terhadap apa yang terjadi di negara ini, negara yang terlihat baik-baik saja padahal sedang sakit. Semoga Indonesia bisa menjadi negara maju yang peduli dengan pendidikan yang ada di Indonesia.
Untuk presiden Indonesia Jokowi di masa menjelang akhir jabatan, saya harap bisa memberikan solusi untuk permasalahan UKT yang melejit naik. Untuk presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto, saya harap tidak hanya memikirkan bagaimana cara adil untuk bagi-bagi jabatan setelah terpilih tetapi juga memperhatikan masyarakat Indonesia dan semoga bisa menuntaskan janji kampanyenya.
