MENTRA, Jakarta – Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) se Indonesia satu suara mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk memecat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Nadiem Anwar Makarim.
Desakan ini disampaikan para Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) Pelajar Islam Indonesia (PII) se Indonesia dalam forum Diskusi Publik bertajuk “UKT Mencekik, Mahasiswa Menjerit, Pendidikan Untuk Siapa?” yang dilaksankan Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Ternate, melalui zoom meeting, Senin (20/5/2024).
Diskusi tersebut dihadiri 13 Ketua Umum PW PII se Indoensia, yakni Ketum PW PII Banten Ichsan Udin, Ketum PW PII Jatim Chamid Blitar, Ketum PW PII Yogbes Rais Jabbaar, Ketum PW PII Kaltim Aqwam Naufal.
Ketum PW PII Kalsel Bagas Hermawan, Ketum PW PII Sulteng Opick Dealian, Ketum PW PII Sumbar Esa Kurnia, Ketum PW PII Malut Hidayat Halil, Ketum PW PII Sulut Aurelya Salsabillah, Ketum PW PII Aceh Amsal, Ketum PW PII Sumsel Wahyu Mukhtar, Ketum PW PII Sumut Fadli Srigar dan Ketum PW PII Jateng Rahman Hakim.
Ketua Umum PD PII Kota Ternate, Bachtiar S. Melawat mengaku, mengatakan bahwa diskusi ini mendapat respon beragam dari berbagai kader PII secara Nasional dan hanya satu keseimpulan, yakni memecat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Nadiem Anwar Makarim.
Ketum Bachtiar, menyebutkan, pada tahun 2024 penerimaan mahasiswa baru di berbagai PTN Negeri menuai polemik, lantaran mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari biasanya.
“Lewat diskusi yang digelar, kami mendapatkan informasi bahwa ada banyak sekali wilayah yang terdapat kenaikan UKT, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta Besar, Aceh, Sumut, Sulteng, Sulut, Sumbar. Dari beberapa wilayah yang disebutkan kenaikan UKT hampir mencapai 50 persen,” sebutnya.
Ketum Bachtiar, menambahkan, meroketnya UKT tentu tidak selaras dengan amanat Undang-Undang, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Akibatanya, berimbas pada putus kuliah bagi mahasiswa ekonomi rendah dan menegah.
“Persoalan ketidakmampuan mahasiswa UKT ini sesungguhnya bagian dari kewajiban negara memenuhi hak pendidikan bagi tiap warga negara, termasuk di pendidikan tinggi,” tambahnya.
Ketum PII Ternate, melanjutkan, padahal jika dilihat dari maslah dasar sehingga UKT menjadi naik, salah satunya disebabkan oleh pembiayaan pada Program Kemendikbud Nadiem Makarim, yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Cukup memprihatinkan kondisi pendidikan hari ini. Dengan adanya ketimpangan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa kemendikbud tidak mampu melindungi masyarakat, kaum miskin kota dari perintah konstitusi, yakni semua warga negara berhak merasakan pendidikan,” lanjutnya.
Lewat diskusi itu, sikap keberpihakan masing-masing wilayah adalah mendesak Presiden Jokowi untuk segera copot Nadiem Anwar Makarim dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia.
“Banyak ketimpangan pendidikan hari ini dan itu tak terlepas dari kebijakan sepihak beliau yang merugikan,” tutupnya.
