Rapimwil PW PII Jawa Barat, Tegaskan Keberpihakan Terhadap Pelajar Jawa Barat

MENTRA, Jakarta – Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Jawa Barat periode 2023-2025 menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) pada tanggal 9-11 Mei 2024 di Aula Perpustakaan Ajip Rosidi, Jl. Garut No.2 Kota Bandung, Selasa (14/5/2024).

Rapimwil dihadiri oleh Pengurus Daerah di Jawa Barat, dengan tema “Kolaborasi Pelajar Jawa Barat Menuju Pendidikan Yang Inklusif Untuk Mencetak Generasi Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi”.

Dalam acara Rapimwil tersebut, Pengurus Daerah dan Wilayah menyoroti Pergub No 13 tahun 2022 tentang peraturan pelaksana pelaturan daerah provinsi Jawa Barat No 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi pelajar. Sebagaimana dalam UU No 20 tahun 2003 BAB III prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Secara teknis, pelaksanaan Perda No 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak itu di tangani oleh Tim Akselerasi Pembangunan Jabar dengan meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan “Stopper” (sistem terintegrasi olah pengaduan perundungan).

Terdapat empat komponen utama. Yakni, aduan, konsultasi kesehatan mental, edukasi, dan pendampingan.

Ketua Umum PW PII Jabar, Muhamad Khazimi, mengatakan, bahwa kekerasan dengan berbagai bentuknya tidak boleh diberi tempat dimana pun.

“Karena kekerasan bukan hanya bertentangan dengan fitrah suci manusia yang harus dijunjung, tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan,” ujarnya.

Khazimi, menambahkan, satuan pendidikan sebagai benteng moral dalam kehidupan bermasyarakat harus menjadi entitas yang sudah semestinya paling depan menabuh genderang perang terhadap kekerasan.

“Namun jika para pemangku kebijakan tidak bisa optimal dalam menjalankan tugasnya maka biarkan kami para pelajar yang bergerak dan bertindak cepat untuk memeberi dampak bagi umat dan bangsa,” tambahnya.

Sementara, Ketua Bidang III Bidang Pemerdayaan Masyarakat Pelajar PW PII Jabar, Atqiya Fadhil Rahman, mengungkapkan, hal ini menjadi perhatian serius, mesti adanya kolaborasi multi-level atau kolaborasi pentahelix untuk menentaskan berbagai permasalahan perundungan dan kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah.

“Seharusnya, langkah preventif mesti di gencarkan dan menyentuh semua elemen pelajar agar kasus perundungan/bullying minim terjadi kembali,” ungkapnya.

Lanjut, Ketua IV Bidang Komunikasi Umat PW PII Jawa Barat, Muhamad Fiki Farhan, menyebutkan, ada faktor penyebab terjadinya perundungan/bulliying yang terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu kurangnya budaya apresisasi dan validasi terhadap pelajar tersebut sehingga pelajar tersebut selalu mencari validasi lewat hal-hal yang bersifat tidak baik.

“Semisal melakukan perundungan supaya di sebut sebagai seorang yang pemberani. faktor kedua adalah kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarganya yang menyebabkan kebiasaan yang terjadi di ekspresikan pelajar tersebut di sekolah,” ucapnya.

Kabid Fiki, menambahkan, karena itu langkah paling tepat untuk mencegah hal serupa terulang yaitu membudayakan apresiasi terhadap peserta didik dalam artian apresiasi yang harus dilakukan bukan hanya saja apresiasi secara akademik namun secara etika dan kemuan harus menjadi perhatian yang harus di apresiasi juga.

“Selanjutnya dengan cara melakukan pendidikan parenting agar menjadi pendidkan bagi orang tua ketika mendidik anak dengan baik dan benar,” tutupnya.

Yusuf Wicaksono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *