Ketua Bawaslu RI Dilaporkan Terkait Dugaan Penyebaran Berita Hoax

MENTRA, Jakarta – Sejumlah masyarakat dan Mahasiswa yang tergabung di Aliansi Masyarakat Banten Peduli Demokrasi (AMBPD) melakukan aksi demontrasi di halaman kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten terkait pernyataan Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI adanya temuan pendistribusian Form C1 Plano tanpa pengawalan yang terjadi di Provinsi Banten, Kamis (25/1/2024).

Aksi tersebut tak hanya di gelar hanya di kantor Bawaslu Provinsi Banten, juga di kantor KPU Provinsi Banten dan di akhiri di Kapolda Provinsi Banten.

Aksi ini merespons isu yang viral setelah Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan kelalaian dalam pendistribusian surat suara di Banten. Pada siaran televisi Indonesia TV One tanggal 2 Januari 2024, Rahmat Bagja menyampaikan bahwa satu truk dengan isi Formulir C-1 PLANO dikirim tanpa pengawalan ke gudang KPU, yang berbeda dengan kantor.

Koordinator Aksi, M. Royhan Destaqi, mengatakan bahwa pernyataan Rahmat Bagja menimbulkan asumsi kelalaian penyelenggara dan aparat keamanan, berpotensi memicu perpecahan horizontal.

“Statemen tersebut tidak menjelaskan letak aturan yang dilanggar, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ujarnya.

Royhan, menambahkan, mengingat pentingnya peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, pihaknya mendesak agar informasi yang disebar harus valid dan detail mengenai letak permasalahan yang melanggar aturan.

“Dalam negara hukum, pernyataan yang memiliki potensi konsekuensi hukum harus diuji kebenarannya,” tambahnya.

Royhan, melanjutkan, bahwa AMBPD saat gelar aksi mempertanyakan kinerja Bawaslu melalui aksi di depan kantor Bawaslu Provinsi Banten.

“Namun, saat interaksi dengan pihak Bawaslu, informasi yang diperoleh terbatas dan tidak mendalam,” lanjutnya.

Korak Royhan, menyebutkan, aksi ini juga melibatkan penelusuran kebenaran pernyataan Rahmat Bagja terkait kesalahan pengiriman C-1 PLANO dan keterlibatan aparat keamanan, dimulai dengan aksi di depan Kantor KPU Banten.

“Dalam pertemuan dengan Ketua KPU Banten, Moh Ihsan. Bahwa pengawalan C1 PLANO bersifat Sunnah (disarankan) dan bukan wajib, sehingga tidak dianggap berbahaya,” ucapnya.

Aksi selanjutnya di Polda Banten berujung pada penyampaian surat Laporan Polisi terkait dugaan penyebaran berita bohong oleh Rahmat Bagja. Pihaknya menegaskan tuntutan klarifikasi dan tanggung jawab dari Bawaslu, KPU, dan Kepolisian.

“RB sebagai pemangku kebijakan tertinggi Bawaslu RI harus mempertanggungjawabkan ucapannya atas dugaan penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan dan kerugian,” tutupnya.

Yusuf Wicaksono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *