HIMMPAS SUKA : Pencabutan Izin Kampanye Secara Sepihak Bukti Nyata Mundurnya Demokrasi Indonesia

MENTRA, Palembang – Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana Sunan Kalijaga Yogyakarta (HIMMPAS SUKA) mengkritisi terkait pencabutan izin kampanye secara sepihak sebagai bukti nyata mundurnya demokrasi Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum HIMMPAS SUKA, Aminuddin, bahwa belum selesai dengan kondisi berduka beberapa tempo waktu lalu tentang penganiyayaan terhadap relawan yang sedang berkampanye oleh oknum prajurit

“Hari ini di Jogja kita diperlihatkan fenomena pencabutan izin kampanye secara sepihak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Tindakan penjegalan demokrasi oleh beberapa pihak ini, harus segera dihentikan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Presiden Jokowi bahwa pemerintah semestinya bersikap netral,” ujarnya saat ditemui tim Mentra.id, Selasa (23/1/2024).

Aminuddin, menambahkan, penjegalan salah satu paslon yang ingin berkampanye di beberapa tempat menjadi bukti pula bahwa adanya permainan politik oleh beberapa pihak. Permainan politik yang dimaksud adalah penyelewengan kekuasan demi kepentingan golongan tertentu, termasuk pencabutan izin tanpa alasan yang jelas.

“Penguatan demokrasi perlu dilakukan, kami mendorong bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat agar lebih kritis dan cermat dalam mengawasi dan memastikan demokrasi berjalan dengan jujur, bersih dan adil,” tambahnya.

Selanjutnya, Gusti Rian Saputra, Kabid Pendidikan HIMMPAS SUKA, mengatakan, pencabutan izin tempat kampanye secara sepihak yang dialami salah satu paslon atas intervensi pihak tertentu adalah bukti nyata bahwa demokrasi mengalami kemunduran.

“Menyampaikan pendapat pada kampanye merupakan hak bagi siapa saja yang sedang mencalonkan diri baik dalam tataran pemilihan legislatif maupun eksekutif. Hal ini sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan UU Pemilu kita,” ucapnya.

Gusti, menambahkan, pihaknya mendorong Bawaslu untuk menindak tegas terhadap pihak-pihak yang merampas hak demokrasi masyarakat dan melanggar aturan dalam merayakan pesta demokrasi pada tahun politik ini. Sebagaimana tupoksi Bawaslu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Kami meminta pemerintah dalam hal ini ASN harus netral, sebagaimana amanah Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu,” tutupnya.

 

Yusuf Wicaksono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *