Harus Netral, Pejabat Publik Terkait Tim Pemenangan Pilpres Diminta Mundur

Mentra – Semakin dekatnya masa kampanye Pemilihan Umum 2024 yaitu 28 November 2023 mendatang, jajaran pejabat publik yang terkait tim pemenangan Pilpres dan Pileg didesak untuk segera mengajukan pengunduran diri. Agar tetap menjaga netralitas ASN, TNI-Polri di lingkungan instansi tempatnya memimpin.

Desakan tersebut disampaikan oleh pengamat militer, Selamat Ginting dan pakar komunikasi politik, Hendri Satrio dalam acara Menara Perubahan Talks, yang diselenggarakan relawan Menara Perubahan di Jl. Sungai Sambas, Jaksel, Rabu (15/11/2023).

Selamat Ginting, menyebutkan, para pejabat publik yang harus mundur karena berpotensi terjadi benturan kepentingan di instansi yang dipimpinnya antara lain, Mahfud MD (Menko Polhukam), Prabowo Subianto (Menhan), dan Gibran Rakabuming Raka (Walikota Solo).

Sementara Hendri Satrio, mengatakan, beberapa pejabat yang berpotensi mengalami benturan kepentingan karena berasal dari partai politik pendukung Capres-Cawapres tertentu juga harus mundur. Seperti Tri Rismaharini (Mensos), Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Zulkifli Hasan (Mendag) juga harus mundur dari jabatannya.

“Mereka mimimpin instansi yang kebijakannya bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Selamat Ginting, melanjutkan, terkait pimpinan TNI Polri yang disebut-sebut All the Presiden Men, Selamat Ginting mengakui semuanya memiliki kedekatan  karena pernah menjabat Kapolri atau Dandim di Solo, saat Jokowi menjadi Walikota Solo sehingga mereka disebut All the President’s Men. Namun ia mengingatkan di era Pak Harto dulu All the President’s Men itu tidak mampu mengawal Pak Harto, tidak mampu membendung arus massa yang menginginkannya turun.

“Karena itu mereka justru harus membuktikan bgm menjaga netralitas, harus jadi Sapta Margais sejati, bahwa mereka tidak boleh berpolitik, karena politik mereka adalah politik negara,” lanjutnya.

Sementara, Hendri Satrio, meminta agar rakyat harus bersatu karena hanya dengan demikian mereka bisa menolak kemauan elit yang mendorong TNI-Polri tidak netral karena mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilpres.

“Kalau ekonomi sulit masyarakat akan marah dan bergejolak. Demikian juga kalau terjadi kecurangan-kecurangan,” ungkapnya.

Hendri, mengingatkan, para pejabat agar tidak meremehkan sejarah yang sudah mengajarkan bagaimana segala hal bisa terjadi bila rakyat marah seperti peristiwa jatuhnya Soeharto pada 1998. Kemungkinan itu bisa terjadi, karena yang menentukan hasil Pemilu bukan saja pemilih tetapi juga tukang hitung hasil pemilu.

“Tapi kita percayakan TNI Polri akan menjaga keamanan negara,” pungkasnya.

Sepakat dengan Hendri, Selamat Ginting meminta masyarakat untuk memegang statement Panglima bahwa TNI itu netral.

“Tapi kita harus kritis karena di banyak kasus menjadi ujian bagi TNI-Polri netral,” tutupnya.

Yusuf Wicaksono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *