GAASS : Apresiasi Kapolda Sumsel Terkait Pemadaman Api Tapi Tidak Dengan Pencegahannya

Mentra – Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS), Andi Leo, memberikan statment terhadap Kapolda Sumsel atas kinerja nya yang dilakukan dalam menanggulangi karhutla.

“Kita tau kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menjadi sehingga menyebabkan kabut asap yang semakin merajarela di wilayah Sumsel , kita tau dampak dari kabut asap yang sudah terjadi berbulan-bulan ini menyebabkan masyakat terdampak ispa dan gangguan kesehatan lainnya,” ucap Andi saat ditemui tim redaksi Mentra.id (10/11/2023).

Andi menjelaskan, salah satu yang bertanggung jawab atas terjadi nya keberlangsungan karhutla di Sumsel adalah Kapolda Sumsel, GAASS memberikan apresiasi terhadap Kapolda dan jajaran atas tindakan yang sigap untuk memadamkan api karhutla, tetapi sangat disayangkan untuk tingkat pencegahan kami anggap gagal, terbukti dengan masih banyaknya lahan-lahan dengan luas ratusan hektar lahan gambut, lahan perusahan bahkan yang sudah menjadi langganan kebakaran masih saja terulang sampai tahun ini.

“Seperti PT. Tempirai Palm Resource pada tahun 2015 terjdi karhutla seluar 200 hektar, dan didatangi langsung oleh presiden jokowi, serta presiden mengintruksikan untuk mencabut izin PT, TPR karna gagal mengendalikan kebakaran lahan nya, 2016-2019 perusahan terindikasi masih beroperasi pasca intruksi pencabutan izin dari presiden, sepanjang tahun 2019 sampai dengan bulan oktober tedapat 40 titik hotspot di konsesi PT TPR, 2023 terjadi kembali kebakaran lahan di konsesi PT TPR dengan luasan -+ 648 ha dan dilakukan segel oleh gakum KLHK. Selain itu masih ada juga hal hampir serupa seperti  PT. Bintang Harapan Palma, PT. Bumi Mekar Hijau, PT. Rambang Agro Jaya, PT. Waringin Agro jaya, dll,” jelasnya.

Andi, menambahkan, bukan tanpa alasan mendasar kami meminta kapolda untuk mundur atas gagalnya pencegahan karhutla, karna kita tau polda Sumsel bukan cuman bertanggung jawab atas kebakaran hutan bahkan juga bertanggung jawab untuk penegakan hukum karhutla. Sampai bulan Desember ini ada 29 kasus karhutla baik yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan. Penanganan kasus tersebut ditandai adanya laporan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) 28 pelaku perorangan dan satu SPDP korporasi PT BKI (MUBA).

“Terlihat sangat janggal dimana kita tau secara data korporasilah yang menyumbang karhutla terbesar, namun pada nyata nya kasus peroranganlah yang banyak di tindak lanjuti, kemudian yang tidak kalah penting yaitu tidak adanya transparansi anggaran yang di habiskan untuk prorgram pencegahan karhutla di Sumsel,” tambahnya.

Ketua Umum, GAASS, melanjutkan, selain kapolda kami juga meminta KLHK, Gubernur Sumsel, Pangdam 2 SWJ, Kejati Sumsel dan stockholder lainnya untuk segera bertanggung jawab atas tragedi tahunan karhutla ini.

“Maka dari itu kami akan melakukan aksi di KLHK untuk segera mencabut izin PT yang terindikasi kuat menyumbang karhutla di Sumsel, serta aksi ke mabes Polri untuk meminta mutasi kapolda Sumsel, serta ke KPK dan Kejagung agar dana pencegahan karhutla segera di audit,” tutupnya.

Yusuf Wicaksono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *