Koordinator Pusat Korps PII Wati Merasa Kecewa dan Dirugikan di Webinar Nasional HMPI dan KemenPPPA RI

MENTRA – Koordinator Pusat Korps PII Wati mengaku kecewa dan merasa dirugikan oleh Himpunan/Forum Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA RI) dalam forum Webinar Nasional “Pelajar dan Mahasiswa Mengawal Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” yang diselenggarakan pada Selasa (12/4/22).

Himpunan/Forum Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) dan KEMENPPA mengadakan webinar nasional dengan mengundang beberapa ketua pengurus pusat organisasi mahasiswa dan pelajar yakni ketua Koordinator Pusat Korps PII Wati, Ketua FAN, Kabid Ipmawati PP IPM, Ketua Umum PP IPNU, Ketua Umum IPPNU, Ketua Umum PB SEPMI, Ketua Bidang Sarinah GPP GSNI dan Duta Maritim Indonesia Pusat Aspekindo dalam rangka mengawal isu disahkannya RUU TPKS.

Pada undangan yang didistribusikan oleh HMPI agenda Webinar tersebut adalah sebuah forum diskusi menyoal dinamika isu perempuan dan anak, namun beberapa waktu kemudian menjadi forum orasi RUU TPKS yang mengindikasikan bahwa seluruh peserta satu suara untuk mengesahkan RUU TPKS.

“Seharusnya hari ini, kami di tengah-tengah para ketua organisasi mahasiswa dan pelajar menyuarakan hak pelajar dalam forum diskusi itu. Namun ternyata forum berganti sebagai forum orasi seolah-olah kita semua satu suara,” kata Ketua Koordinator Pusat Korps PII Wati, Azkia Khaerun Nida, Selasa (12/4/2022).

Nida menyampaikan kekecewaannya berdasarkan tiga alasan.

“Pertama, komunikasi di awal saya sebagai pembicara isu. 6 April 2022 dihubungi dari Staff Khusus Kemen PPPA RI untuk jadi pembicara isu perempuan dan anak. PII Wati positif terhadap undangan tersebut. Saya diminta foto, Curriculum Vitae, dan dijanjikan dikirimi Term of Reference (ToR).

Kedua, Nida menegaskan bahwa tidak ada korespondensi administratif mengenai acara ini.

“Setelah komunikasi pertama, tidak ada undangan resmi berupa surat atas nama Kemen PPPA RI maupun HMPI yang kemudian entah sebetulnya pihak mana yang menjadi penyelenggara acara ini kepada Koordinator Korps PII Wati,” tegasnya.

Ketiga, judul acara berbeda dengan komunikasi awal. Di dalam undangan, kami diminta untuk menjadi pembicara isu perempuan dan anak. ternyata mengawal disahkannya RUU TPKS yang mana sikap PII Wati menolak RUU tersebut dan ternyata RUU disahkan hari H acara sehingga judul acara semakin tidak relevan,” pungkas Azkia.

Atas ketidakjelasan acara tersebut, maka Koordinator Korps PII Wati secara kelembagaan memutuskan untuk tidak hadir dalam forum tersebut. Koordinator Korps PII Wati secara kelembagaan merasa dirugikan dan kecewa atas  tindakan yang tidak profesional sebagai lembaga negara. (Rohayati/Afian)

Afian Dwi Prasetiyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *